pejabat penatausahaan keuangan. Maka sebagai media riset pendidikan dan pelatihan formal dengan ini kami akan melaksanakan pelatihan seminar / bimtek keuangan dengan tema “Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD”. pejabat penatausahaan keuangan

Adapun PPTK/PPKom dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang disamakan atau dimapping sama dengan Staf Pengelola Keuangan (SPK). 32. 1. 000,- b. (2) Kualifikasi Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). Government & Nonprofit. Perilaku Organisasi. Kewenangan pada nomor 1 dan 2 tetap dipegang oleh PA/KPA, namun dalam pelaksanaan tugasnya PA/KPA dibantu PPTK (perhatikan pada pasal 12 angka 2 beserta penjelasannya), dan kewenangan nomor 3, kepada PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD). Org/Bln Rp690. Dasar Hukum 717; PROFIL 2; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Barat . b. tahun anggaran 2016. 2 Pengertian dan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. (2)Demikian halnya juga dalam penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/Unit SKPD. Penatausahaan Keuangan Desa. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD); 7. 15. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan; s. mengatur pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan. JANUARI 2014. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dalam melaksanakan anggaran yang termuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD/pengguna anggaran menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang bersangkutan sebagai PPK-SKPD, dengan tugas sebagai berikut: a. Rapat dibuka oleh Plh. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK -OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD 13. Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian. Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. profil pejabat. Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK), Keterampilan, dan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara. 2023 4. 7. Menurut PP 58 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. SK Penatausahaan Keuangan. Robbins, Stephen. Mencatat transaksi kas (penerimaan dan pengeluaran), pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait; b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Penatausahaan Keuangan Desa - Kedesa. Menimbang: a. b. Kepala SKPD wajib menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. Replies. Penatusahaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. BAB III TATACARA PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN. Pejabat Pengelola BLUD. Post Date : 2019-09-12 09:59:39. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan. Tahun : 2021. Unduh. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai. Aset Lainnya, meliputi; 1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Pejabat Perbendaharaan terdiri dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara (BUN), dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. NO 1 Jabatan Pej abat Penatausahaan Keuangan ( PPK SKPD ) Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK SKPD ) NAMA / NIP NUROKHIM EFENDI,SH. TENTANG STANDAR, UJI, DAN PENGEMSANGAN KOMPETENSI. Kompleks Papua Trade Center (Ptc) Entrop. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 10. Tujuan pembukuan adalah agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib. kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal perimbangan keuangan direktorat kapasitas dan pelaksanaan transfer gedung radius prawiro lantai 11, jalan dr. 11. Pengguna Anggaran (PA); 5. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 13. PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Bendahara Pengeluaran Pembantu; j. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang. Contoh Sk Pejabat Penatausahaan Keuangan Ppk - Jdih Karimunkab Go Id / Penunjukan pejabat penatausahaan. Melaksanakan fungsi verifikasi dan pelaporan keuangan SKPD/Unit Kerja yang memiliki pertanggungjawaban anggaran sendiri. PERBENDAHARAAN NEGARA . Ruas. e. Benar, sejatinya rekon harus dilakukan oleh pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan untuk level SKPD, antara bidang akuntansi dan bidang aset pada level konsolidasi. Peserta mampu menjelaskan asas umum penatusahaan keuangan, menyebutkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam penatausahaan keuangan, menjelaskan proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah, serta menyebutkan formulir- formulir yang digunakan dalam. Keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pembantu. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Begitu juga untuk. Kes NIP. Penatausahaan keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, surat tanda setoran, pembukuan bendahara pengeluaran, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, pajak penghasilan, pejak pertambahan nilai, potongan fihak ketiga. 2) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber daripendapatan PPK BLUD diberlakukan sesuai ketentuan PPK BLUD BAB III PENGELOLAAN Pasal 3 (1) Pejabat Pengelola BLUD a. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. 7. 5. 77/2020 : Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA. 000,- ( Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rubu Rupiah ) Peserta Menginap di Hotel (1 Kamar/Peserta) Selama 3 hari 2 malam, Konsumsi (makan pagi, makan siang,makan. Disampaikan bahwa PA menurut Permendagri 77 Tahun 2020 menetapkan PPTK dan PPK SKPD, serta pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Baik ketentuan pemberian honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) maupun Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah. Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Badan; r. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yg melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD,. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku PA. Mengurus penerimaan,menyimpan, membukukan ,menyetorkan uang yang berada dalam pengelolaannya,serta menyusun laporan. Dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa istilah yang hampir sama yaitu PPK,PPK-SKPD dan PPTK. oloan marolop silalahi kepala subbidang pengamanan. Melaksanakan fungsi pejabat penatausahaan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD memang tidak boleh dirangkap oleh PPTK. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian 1. Internal Auditor / Lecturer / Consultant at Itjen Kemendikbudristek. Tahun : 2019. 9. PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) PADA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022 No Nama Nama Kegiatan 1. Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. 4. 15. Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang YOSEP MARDINI, S. €¢ penunjukan pptk ditetapkan dengan sk kepala skpd selaku pa atau kpa yang selanjutnya . Pasal 2 Penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: a. MENTERI KEUANGAN . KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara. I. pejabat pelaksana teknis kegiatan ; b. a. Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai. Perencanaan Pengadaan dan Pengumuman RUP. 4. untuk menjalankan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. NIP. 19660814 198712 2 006 Maryati, A. 000 b. 000. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN: BAB I KETENTUAN UMUM. 3Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk melakukan penatausahaan dokumen yang telah ditetapkan sebagai dokumen penting dan/ atau bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada tingkat SKPD fungsi penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh PPK-SKPD. The document has moved here. (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPO dilarang merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pungutan penerimaan daerah, Bendahara darr/atau PPTK. Dalam Permendagri 77/2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). 46. c. 1 Urgensi SPIP 17 2. Alamat. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik. Maka sebagai media riset pendidikan dan pelatihan formal dengan ini kami akan melaksanakan pelatihan seminar / bimtek keuangan dengan tema “Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD”. Nama Rekanan / Pihak Ketiga : 3. c BP (Formulir 22 s/d 24). Soemarno Sosroatmodjo. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Md Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang; d. 2. 45/12/DISTAN/2022: Judul: Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 188. a. disusun ini menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 2. Hits : 278 kali dikunjungi. Pelimpahan kekuasaanperubahan atas keputusan camat purwoharjo nomor : 188/01/kep/429. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dikbangspes Brigadir/PNS Gol. Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PKK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi perlu diperbaiki dan disesuaikan kembali; b. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Anggaran 2020; KEDUA : Tugas Pokok Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana. 6. Reply. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD . Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan. Seseorang dapat menerima honorarium secara bersamaan di sisi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang & jasa sesuai dengan ketentuan masing-masing yang ditetapkan dalam Perpres No 33 Tahun 2020. Kemudian pada pasal 92 ayat 2 PP 58/2005 disebutkan bahwa PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerjasetelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 2. April. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh. Foto Video. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan m. Menteri Agama tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Format-SK-Pejabat-Pembuat-Komitmen Unduh. 1. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. 15. Penatausahaan Keuangan Deskripsi Permasalahan Penelitian. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Kabupaten Maluku Barat DayaSKPD (PPK-SKPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD. Sri Mulyani mengatakan pejabat tersebut harus dapat menjadi pemimpin yang konsisten sehingga dapat. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Replies. Bab ini menjadi bagian yang sangat penting dan. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat. (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. P. 16. 2012.